Karakteristik Jabatan

Karakteristik Jabatan

Posted by Dew on April 20, 2017 in HAN, ilmu hukum, mata kuliah,

Sebelum menjelaskan mengenai karakteristik jabatan, saya ingin menjelaskan terlebih dulu apa itu jabatan. Jabatan merupakan bidang urusan (kelompok aktivitas) pemerintahan tertentu yang bulat, dan bersifat kekal (continue), yang dapat dipegang oleh seseorang.




Berdasarkan pengertian jabatan diatas, dapat diketahui hakikat jabatan itu, yakni :

1. Suatu jabatan bersifat continue (kekal) walaupun kadang para pejabatnya suka berganti-ganti

2. Jabatan merupakan tempat wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

3.Jabatan untuk menjalankan suatu tugas dalam bidang tertentu dalam pemerintahan yang bulat




Berikut dibawah ini merupakan karakteristik jabatan.

Karakteristik Jabatan :

1. Pada umumnya setiap jabatan memiliki masa tertentu untuk dipangku oleh seseorang dan ada pula yang tidak memiliki masa tertentu. Jabatan yang memiliki masa tertentu contohnya seperti jabatan presiden, gubernur,DPR, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh jabatan yang tak memiliki masa tertentu seperti jabatan seorang raja, dosen dan jabatan pegawai negeri (sampai yang bersangkutan pensiun).

2. Dalam ketatausahaan negara tiap jabatan memerlukan pengangkatan, tetapi tidak setiap jabatan memerlukan pemilihan pemangkunya. Jabatan yang pemangkunya perlu dipilih sebelum diangkat misalnya ialah jabatan presiden. Sedangkan jabatan yang pemangkunya dapat langsung diangkat tanpa perlu dipilih misalnya jabatan menteri.

3.Jabatan yang dipegang oleh seorang pejabat yang menjadi pemangkunya secara resmi bersifat tunggal, dalam arti tidak dapat begitu saja digantikan oleh orang lain sebagai pemangkunya tanpa adanya acara yang resmi.

Continue Reading

Pengertian Sistem dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengertian Sistem dalam Sistem Hukum Indonesia

Posted by Dew on April 09, 2017 in ilmu hukum, mata kuliah, sistem hukum indonesia,

Pengertian sistem, dalam kamus bahasa inggris yang berjudul The American Heritage Dictionary Of The English Language disebutkan bahwa "a group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity."


Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dua ciri, yaitu :
1.hubungan dan saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem
2.merupakan suatu entity



Tiap-tiap bagian tersebut mempunyai fungsi yang saling berhubungan dan saling tergantung, dimana bila suatu fungsi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan terjadi hambatan dan bagian yang lain akan menjadi tidak berfungsi dengan baik.



Gambaran konkret bekerja suatu sistem misalnya mobil. Mobil terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terikat satu sama lain. Contohnya jika salah satu komponen itu rusak atau ban nya kempes maka mobil tersebut tidak dapat berjalan dengan sempurna. Ini juga berlaku bagi komponen-kompenan lain yang juga mengalami kerusakan seperti aki mobil yang mengalami kerusakan juga dapat membuat mobil tidak dapat dihidupkan.

Continue Reading

Pengertian dan Istilah Ilmu Negara

Pengertian dan Istilah Ilmu Negara

Posted by Dew on April 02, 2017 in ilmu hukum, ilmu negara, mata kuliah,

Timbulnya ilmu negara dimulai saaat berkobarnya api revolusi sejak proklamasi 17 agustus 1945.

Secara terminilogi bahasa, ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata, yakni ilmu dan negara. Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan (supernatural, knowledge, esoteric wisdom, science), sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dalam berbagai definisi, seperti dikemukakan oleh para ahli pikir, yaitu :

1.Aristoteles, negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.
2.Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat.
3.Hans Kelsen, negara ialah suatu susunana pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
4.Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggrakan suatu masyarakat.

Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa belanda Staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatslehre. Di dalambahasa inggris disebut Theory Of State atau The General Theory Of State atau Political Theory, sedangkan dalam bahasa perancis dinamakan Theorie d'etat (Basah,1994: 3).

Timbulnya istilah ilmu negara atau Staatslehre sebagai istilah adalah sebagai akibat dari penyelidikan dari seorang Sarjana Jerman bernama Georg Jellinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre. Itulah sebabnya Georg Jellinek  dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara.

Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama kali melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik.

Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.

Di Indonesia, istilah ilmu negara pertama kali digunakan oleh univertsitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1946. Walaupun pada mulanya terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah ilmu negara, tetapi pada akhirnya disepakati penggunaannya.

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum pada umumnya. Makasud pengertian disini yaitu menitikberatkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud sendi adalah menitikberatkan kepada suatu asas atau kebenaran.

Menurut Roelof Kranenburg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan disekitar negara. Lebih lanjut, Hermann Heller dalam bukunya staatslehre lebih menitikberatkan pengertian ilmu negara dari sesuatu negara yang lebih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan mempunyai ciri-ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

Dalam pandangan Soehino,ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya (Koesnardi dan Saragih, 1995: 1) C.S.T Kansil lebih berfokus bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mempelajari sendi (asas-asas pokok) dan pengertian tentang negara.

Hal tersebut senada dengan Moh. Koesnardi yang juga menyebut sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.

Continue Reading

Teori Van Vollenhoven mengenai ruang lingkup HAN

Teori Van Vollenhoven mengenai ruang lingkup HAN

Posted by Dew on Maret 21, 2017 in HAN, ilmu hukum, mata kuliah,

Van Vollenhoven adalah seorang pakar yang secara tegas membedakan administrasi negara dan hukum tata negara.

Van Vollenhoven yang mengetengahkan teori residu menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah "sisa atau residu" dari lapangan hukum setelah dikurangi hukum tata negara, hukum pidana materiil dan hukum perdata materiil.

Adanya teori residu ini memperjelas perbedaan antara hukum administrasi negara dan ilmu hukum lainnya, terutama dengan HTN. Lapangan hukum administrasi negara mempunyai wilayah yang tidak dibahas dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, ataupun hukum tata negara.

Oppenheim memberikan satu penegasan yang memperkuat pendapat Vollenhoven tentang adanya garis tegas antara HAN dan HTN. Ia menyatakan bahwa hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak (state in progres) atau staats in beveging, yakni mempelajari segala kewenangan atau aparatur dalam menjalankan proses-proses pemerintahan.

Sementara itu, hukum tata negara melihat atau membahas negara dalam keadaan diam (state in still) atau staats in rust dalam pengertian membahas negara atau kewenangan lembaga-lembaganya, tetapi sebatas memerinci tugas dan kewenangan itu sendiri, tanpa membahas bagaimana kewenangan itu dijalankan dalam pemerintahan sehari-hari.

Pendapat lain yang serupa dengan pandangan Van Vollenhoven dan Oppenheim  dikemukakan oleh Romeyn  yang melihat HAN sebagai pengatur pelaksanaan teknisnya. Demikian juga Donner menganggap bahwa hukum tata negara sebagai hukum yang menetapkan tugas dan kewenangan lembaga negara. Akan tetapi, hukum administrasi negaralah yang melakukan tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara.

Logeman juga menambahkan pendapatnya untuk memperkuat asumsi dasar bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah sesuatu yang berbeda dan terpisah. Menurutnya, hukum tata negara menetapkan kompetensi atau kewenangannya, sedangkan tugas hukum administrasi negaralah membahas hubungan istimewa tersebut.

Continue Reading